SAMARINDA — Suasana kekeluargaan mewarnai acara pisah sambut di Lamin Etam, rumah jabatan Gubernur Kalimantan Timur. Prof Supardi melepas jabatannya sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim, sebuah posisi yang diakuinya terasa ringan berkat dukungan luar biasa dari seluruh elemen pemerintahan daerah.
“Selama bertugas di Kalimantan Timur, saya merasakan betul betapa solidnya jajaran pemerintah daerah dan unsur Forkopimda. Hubungan kerja yang terjalin bukan sekadar koordinasi formal, melainkan sinergi yang berlandaskan rasa kebersamaan dan komitmen membangun daerah,” ujar Prof. Supardi penuh kehangatan di hadapan para tamu undangan.
Pernyataan tersebut bukan sekadar basa-basi seremonial. Di bawah kepemimpinannya, Kejati Kaltim dinilai berhasil mengawal berbagai program strategis pembangunan daerah secara kondusif dan akuntabel. Apresiasi setinggi-tingginya pun disampaikan jajaran Pemprov Kaltim, Wali Kota, dan Bupati yang hadir.
Warisan Sinergi yang Ditinggalkan Supardi
Supardi menekankan bahwa keberhasilan penegakan hukum di Kaltim tidak lepas dari iklim kerja yang harmonis dengan pemerintah daerah. Ia menilai koordinasi yang terjalin telah melampaui hubungan formal, menciptakan rasa kebersamaan yang kuat.
“Terima kasih atas kolaborasi yang luar biasa ini,” tambahnya, menyampaikan pesan agar transparansi tata kelola pemerintahan yang telah terbangun dapat terus dijaga dan ditingkatkan di bawah kepemimpinan baru.
Estafet Kepemimpinan: Harapan Baru untuk Kaltim
Kini, estafet kepemimpinan berada di tangan Dr. Chatarina Muliana Girsang. Kehadirannya diharapkan mampu melanjutkan momentum positif yang telah dibangun, khususnya dalam memperkuat pendampingan hukum dan menjaga iklim investasi yang aman di Kalimantan Timur.
Momentum pisah sambut ini sekaligus mempertegas komitmen bersama antara Kejati Kaltim dan Pemprov Kaltim. Fokus utama ke depan adalah memperkokoh penegakan hukum yang berkeadilan demi kesejahteraan masyarakat Kaltim, sebuah fondasi yang telah diletakkan dengan baik oleh Prof Supardi.
Acara yang berlangsung hangat ini menjadi simbol bahwa kolaborasi antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah adalah kunci utama dalam menjaga kondusivitas wilayah Benua Etam.
