EKONOMI360.ID — Laju inflasi yang persisten di dataran tinggi Papua telah mendorong bank sentral untuk mengubah strategi penanganannya dari sekadar pemantauan menjadi aksi kolaborasi lintas sektor. Kepala Tim Perumusan Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah BI Papua, Yunianto, menyebut tekanan harga di wilayah ini bukan lagi persoalan yang bisa diselesaikan secara parsial.
"Untuk bersama-sama mengendalikan atau menurunkan inflasi maka perlu kerja sama dan kolaborasi antar-lembaga pemerintah dan swasta supaya dapat merumuskan suatu kebijakan ekonomi yang tepat," ujarnya di sela diskusi panel stabilisasi harga di Kabupaten Jayawijaya, Senin (31/8/2026).
Dua Sektor Kunci Jadi Penyebab Inflasi Tinggi
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jayawijaya, Indeks Harga Konsumen (IHK) Papua Pegunungan telah berada di level 120,75. Angka ini mencerminkan akumulasi kenaikan harga yang signifikan, terutama didorong oleh biaya logistik dan keterbatasan pasokan pangan.
Kondisi geografis Wamena dan sekitarnya yang dikelilingi pegunungan membuat distribusi barang sangat bergantung pada transportasi udara. Jalur darat yang panjang dan infrastruktur yang terbatas menyebabkan biaya pengiriman menjadi komponen utama dalam struktur harga barang kebutuhan pokok di tingkat konsumen.
Dalam forum yang melibatkan Pemprov Papua Pegunungan, Pemkab Jayawijaya, kantor cabang Bulog Wamena, serta maskapai penerbangan, BI menekankan bahwa perbaikan rantai pasok harus menjadi prioritas. Keterlibatan TNI AU dalam forum tersebut juga mengindikasikan potensi pemanfaatan moda angkutan militer untuk mengangkut barang kebutuhan pokok bila terjadi gangguan distribusi.
Data Pangan Akurat Jadi Syarat Utama Intervensi
Salah satu kesepakatan krusial yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut adalah perlunya membangun sistem data terpadu mengenai neraca pangan. BI menilai selama ini kebijakan intervensi sering kali berjalan tanpa didasari data stok dan harga yang akurat di tingkat pedagang.
"Dibutuhkan data ketersediaan pasokan, harga atau neraca pangan di Papua Pegunungan sehingga dapat menjadi acuan pelaku usaha demi menciptakan iklim usaha yang kompetitif," kata Yunianto.
Tanpa data yang valid, operasi pasar murah atau penyaluran bantuan beras oleh Bulog berisiko tidak tepat sasaran. Data yang akurat juga akan membantu pelaku usaha lokal memetakan peluang pasar dan menghindari praktik penimbunan yang kerap memicu gejolak harga menjelang hari besar keagamaan.
Selain aspek data, BI mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat regulasi mengenai arus keluar-masuk barang. Penguatan aturan ini dimaksudkan untuk menciptakan ketertiban distribusi sekaligus melindungi pedagang kecil dari praktik monopoli oleh pemain besar.
Disparitas Harga Jadi Fokus Utama Pemerintah Daerah
Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Pemprov Papua Pegunungan, Darmanto, mengakui bahwa kesenjangan harga dengan wilayah lain di Indonesia masih menjadi keluhan utama masyarakat. Pihaknya menyambut baik inisiatif BI untuk turun langsung melakukan koordinasi di tingkat kabupaten.
"Kami bersyukur dengan adanya dukungan dari BI maka perekonomian di daerah ini akan terus membaik, meningkat dan setara dengan daerah-daerah lain di Indonesia," ujarnya.
Pemerintah provinsi menilai dukungan bank sentral tidak hanya penting dari sisi pengendalian inflasi, tetapi juga untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi daerah. Stabilisasi harga diharapkan mampu meningkatkan daya beli masyarakat yang pada gilirannya akan menggerakkan sektor usaha kecil dan menengah di Wamena dan sekitarnya.
Ke depan, forum serupa direncanakan akan digelar secara berkala dengan melibatkan lebih banyak kabupaten di wilayah Papua Pegunungan. Hal ini mengingat karakteristik geografis dan tingkat kerentanan inflasi yang berbeda-beda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.
