EKONOMI360.ID — Bank Pembangunan Asia (ADB) menyetujui pinjaman US$ 650 juta atau sekitar Rp 11,5 triliun (kurs Rp 17.700) guna membiayai modernisasi pengelolaan fiskal pemerintah pusat dan daerah. Fasilitas ini merupakan subprogram pertama Accelerating Decentralization for Improved Local Governance (ADIL), yang menyasar integrasi data fiskal lewat platform digital nasional.
Direktur ADB untuk Indonesia, Bobur Alimov, menyatakan program ini akan mendukung pengembangan platform digital nasional untuk integrasi dan pelaporan data fiskal. Selain itu, ADB mendorong penilaian pajak properti yang lebih adil sebagai upaya meningkatkan pendapatan daerah.
35-40% Belanja Publik Dikelola di Daerah
Bobur menyampaikan bahwa 35%-40% dari total pengeluaran publik dikelola di tingkat subnasional. Angka itu mencakup belanja pendidikan, perawatan kesehatan, hingga infrastruktur lokal.
Menurutnya, sistem pengelolaan keuangan publik daerah yang masih terfragmentasi serta perbedaan kemampuan fiskal dan administratif antarwilayah dapat memengaruhi administrasi perpajakan dan koordinasi kebijakan. Kondisi itu dinilai berimbas pada kualitas penyediaan layanan publik.
Platform Digital dan Pajak Properti Jadi Fokus
Program ADIL menyasar dua hal utama: integrasi pelaporan data fiskal melalui platform digital nasional dan penilaian pajak properti yang lebih adil. Keduanya diarahkan untuk memperkuat pendapatan daerah di berbagai provinsi, kabupaten, dan desa.
Isu perlindungan hak-hak sipil, termasuk perencanaan dan penganggaran yang responsif untuk melindungi perempuan dan anak perempuan, juga menjadi bagian dari kerangka kerja program ini. Integrasi risiko bencana turut dimasukkan dalam desain kebijakan.
"Aspirasi Pemerintah Indonesia untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2045 didukung secara strategis oleh pembangunan ekonomi di berbagai provinsi, kabupaten, dan desa, tempat layanan publik esensial diberikan," ujar Bobur dalam keterangan tertulis, Rabu (16/9/2026).
"Arsitektur fiskal dan digital negara yang semakin diperkuat memungkinkan penyediaan layanan yang lebih baik bagi masyarakat," sambungnya.
Kaitan dengan RPJMN 2025-2029 dan Visi Indonesia Emas 2045
Pinjaman ini disebut mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 dan Visi Indonesia Emas 2045. Sasaran yang ingin didorong mencakup percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan dan ketimpangan, serta penguatan keberlanjutan lingkungan.
Bagi pelaku usaha dan investor, program ini berpotensi memperbaiki transparansi data fiskal daerah. Perbaikan tata kelola keuangan daerah kerap menjadi prasyarat bagi masuknya investasi, terutama di sektor infrastruktur dan layanan publik yang bergantung pada anggaran pemda.
Namun, efektivitas pinjaman bergantung pada eksekusi di lapangan. Fragmentasi sistem keuangan daerah dan kapasitas administratif yang tidak merata menjadi ujian utama dalam merealisasikan target program.
Investasi mengandung risiko.