JAKARTA - Pemerintah terus memperkuat implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas nasional di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam upaya memperluas jangkauan program tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) menyoroti tantangan besar dalam membangun ekosistem pangan berkelanjutan di berbagai daerah.
Wakil Kepala BGN Irjen Pol Sony Sonjaya menjelaskan bahwa secara nasional, jumlah dapur MBG yang telah beroperasi baru mencapai 10.900 unit, atau belum sampai separuh dari total kebutuhan nasional sebesar 30.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pernyataan ini disampaikan setelah ia meninjau langsung salah satu SPPG di Kota Malang pada Minggu (26/10/2025).
Sony menyebutkan, meskipun pencapaian ini cukup signifikan, target pembangunan SPPG masih memerlukan kerja keras lintas sektor. Ia menegaskan bahwa tantangan utama bukan hanya menambah jumlah dapur, melainkan memastikan seluruh ekosistem produksi dan distribusi pangan berjalan secara terpadu dan berkelanjutan.
Pembangunan Dapur Harus Didukung Ketersediaan Pangan Lokal
Dalam kunjungan kerjanya ke Malang, Sony menyampaikan bahwa di daerah tersebut baru terdapat 25 SPPG dari total kebutuhan 83 unit. Menurutnya, angka ini masih jauh dari target yang ditetapkan dan membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat lokal.
Sony menilai, kebutuhan bahan pangan seperti sayur, ikan, dan telur harus direncanakan sejak awal agar pasokan tetap stabil. Ia menekankan pentingnya kolaborasi dengan petani dan pelaku usaha lokal agar distribusi bahan makanan bergizi tidak bergantung pada pasokan dari luar wilayah.
Ia juga menambahkan bahwa pembangunan dapur MBG tidak boleh hanya dipandang sebagai proyek penyediaan fasilitas fisik. Menurutnya, aspek penting lainnya adalah memastikan rantai pasok pangan berjalan efisien dan melibatkan komunitas setempat. Dengan demikian, pembangunan dapur dapat memberi dampak ekonomi langsung bagi masyarakat di sekitar lokasi pelaksanaan program.
Sony menjelaskan bahwa BGN kini tengah mendorong setiap wilayah untuk membangun kemandirian pangan melalui penguatan sektor produksi lokal. Ia menyebut bahwa jika daerah mampu memenuhi kebutuhan bahan pangan secara mandiri, maka manfaat program MBG akan lebih optimal sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.
Sinergi Lintas Sektor Diperlukan untuk Kemandirian Ekonomi
Dalam kesempatan yang sama, Sony menegaskan bahwa tantangan terbesar ke depan bukan hanya membangun dapur, melainkan membangun ekosistem yang solid agar seluruh unsur dalam program MBG dapat berjalan selaras. Ia menilai, keberhasilan program ini membutuhkan sinergi lintas sektor, terutama dalam pengelolaan rantai pasok pangan lokal yang berkelanjutan.
Menurutnya, istilah MBG-preneur yang mulai diperkenalkan di sejumlah daerah menjadi gagasan yang menarik dan inspiratif. Namun, ia mengingatkan agar gagasan tersebut tidak berhenti hanya pada tataran konsep dapur. Program MBG-preneur, kata Sony, harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar melalui pengelolaan pangan lokal yang produktif.
Sony juga mengingatkan pentingnya menjaga agar dana dari pemerintah pusat yang dialokasikan untuk MBG dapat memberikan manfaat bagi ekonomi lokal. Ia mencontohkan bahwa jika suatu daerah membeli telur dari luar wilayah untuk kebutuhan MBG, maka aliran dana justru keluar dari daerah tersebut. Sebaliknya, jika daerah mampu memproduksi sendiri bahan pangannya, maka manfaat ekonomi akan berputar di tingkat lokal.
Dengan prinsip tersebut, Sony menilai bahwa kemandirian pangan harus menjadi fokus utama setiap daerah dalam menjalankan program MBG. Ia menegaskan bahwa keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah dapur yang dibangun, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut mampu memperkuat ekonomi masyarakat.
Peran Strategis Pemerintah dalam Membangun Ekosistem MBG
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rachmat Pambudy, menyatakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan program strategis nasional yang mendapat perhatian langsung dari Presiden. Ia menjelaskan bahwa Bappenas memastikan setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan berjalan sesuai target, serta manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Rachmat menilai, keberadaan BGN dan jaringan SPPG di berbagai daerah adalah langkah penting dalam membangun ekosistem makan bergizi nasional. Ia mengungkapkan bahwa koordinasi antarlembaga terus dilakukan agar seluruh aspek, mulai dari produksi hingga distribusi makanan, dapat berjalan efisien dan transparan.
Dalam peninjauannya di Kota Malang, Rachmat menilai bahwa implementasi MBG di wilayah tersebut memiliki potensi besar untuk menjadi model nasional. Ia menekankan pentingnya membangun rantai pasok yang terintegrasi dari hulu ke hilir agar seluruh proses, mulai dari penyediaan bahan pangan hingga penyaluran kepada penerima manfaat, menjadi satu sistem yang solid.
Menurutnya, hasil peninjauan yang dilakukan di Malang menjadi langkah penting dalam memperbaiki sistem pelaksanaan MBG di masa mendatang. Ia menambahkan bahwa model implementasi yang berhasil di Malang dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengembangkan sistem serupa yang efisien dan berdampak nyata.
Kemandirian Daerah Kunci Keberlanjutan Program
Baik BGN maupun Bappenas sepakat bahwa kemandirian daerah menjadi kunci keberlanjutan program MBG. Pemerintah menilai bahwa setiap wilayah harus memiliki kemampuan untuk mengelola sumber daya pangan lokal secara mandiri agar pelaksanaan program tidak bergantung pada daerah lain.
Sony menegaskan bahwa semangat kemandirian ini perlu diterjemahkan dalam kebijakan daerah yang mendukung pengembangan produksi lokal, mulai dari peternakan, perikanan, hingga pertanian. Dengan demikian, program MBG tidak hanya meningkatkan gizi masyarakat tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan.
Sementara itu, Rachmat menambahkan bahwa Bappenas akan terus melakukan evaluasi dan pemantauan untuk memastikan keberhasilan program. Ia menilai bahwa sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat adalah faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi di lapangan.
Melalui kolaborasi yang solid dan penguatan ekosistem lokal, pemerintah optimistis bahwa target pembangunan 30.000 SPPG di seluruh Indonesia dapat tercapai. Program MBG diharapkan tidak hanya menjadi sarana pemenuhan gizi anak bangsa, tetapi juga motor penggerak ekonomi daerah yang mandiri dan berdaya saing.