JAKARTA - Upaya memperkuat perlindungan sosial di sektor kesehatan kembali mendapat dorongan fiskal dari pemerintah. Kali ini, perhatian tertuju pada penghapusan tunggakan iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional kelas tiga yang selama ini menjadi beban jutaan masyarakat. 

Pemerintah memastikan dana dalam jumlah besar telah disiapkan agar kebijakan tersebut dapat segera dijalankan begitu aturan resminya diteken.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah telah menggelontorkan Rp 20 triliun untuk pemutihan atau penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan kelas tiga. Kebijakan ini ditujukan untuk meringankan beban peserta yang selama ini menunggak pembayaran iuran, terutama dari kelompok masyarakat kurang mampu.

Dana tersebut bahkan telah ditransfer langsung ke BPJS Kesehatan. Saat ini, pelaksanaan program tinggal menunggu pengesahan Peraturan Presiden sebagai payung hukum agar kebijakan dapat dieksekusi secara resmi.

“Itu sudah disetujui. Tinggal mungkin detail peraturannya, Peraturan Presiden kalau enggak salah. Tetapi uangnya sudah saya kirim ke BPJS. Jadi mereka bisa eksekusi kapan saja,” kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Dana Sudah Disalurkan Menunggu Payung Hukum

Penegasan dari Menteri Keuangan menunjukkan bahwa dari sisi anggaran negara, tidak ada hambatan untuk merealisasikan program ini. Dana telah dialokasikan dan ditransfer sehingga pelaksanaan teknis tinggal menunggu aturan formal diterbitkan.

Ia menegaskan dari sisi fiskal tidak ada kendala dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Dana telah disiapkan agar program pemutihan segera dijalankan setelah payung hukum rampung. “Saya sudah keluarkan kalau enggak salah Rp 20 triliun,” ujarnya.

Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah ingin memastikan program pemutihan berjalan tanpa menunggu lama setelah regulasi diterbitkan. Dengan dana yang sudah tersedia di BPJS Kesehatan, eksekusi kebijakan dapat dilakukan segera begitu Peraturan Presiden disahkan.

Kebijakan penghapusan tunggakan ini dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan akses layanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Tunggakan iuran selama ini kerap menjadi penghalang peserta untuk kembali aktif memanfaatkan layanan kesehatan.

Potensi Tunggakan Capai Belasan Triliun Rupiah

Sebelumnya, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyampaikan bahwa pihaknya telah merampungkan berbagai persiapan teknis. Namun, pelaksanaan program pemutihan tetap menunggu regulasi resmi dari pemerintah.

BPJS mencatat potensi nilai tunggakan yang dapat diputihkan mencapai Rp 14,12 triliun dari lebih dari 23 juta peserta. Meski demikian, besaran final yang benar-benar akan dihapus masih menunggu keputusan resmi pemerintah.

“Rp 14 triliun itu piutangnya. Kalau semua dibebaskan, diputihkan, ya kira-kira segitu. Tetapi nanti tunggu saja karena pemerintah yang akan menyampaikan,” kata Ali Ghufron Mukti.

Data tersebut menunjukkan besarnya beban tunggakan yang terakumulasi selama ini. Jumlah peserta yang tercatat menunggak juga tidak sedikit, mencapai puluhan juta orang. Oleh sebab itu, kebijakan pemutihan dinilai berpotensi memberikan dampak sosial yang luas.

Walaupun potensi tunggakan mencapai Rp 14,12 triliun, pemerintah mengalokasikan Rp 20 triliun. Selisih tersebut kemungkinan dimaksudkan untuk mengantisipasi berbagai kebutuhan teknis maupun administratif dalam pelaksanaan program.

Prioritas Bagi Masyarakat Miskin Dan Rentan

Ali Ghufron Mukti menegaskan bahwa tidak semua peserta akan memperoleh pemutihan secara otomatis. Program ini diprioritaskan bagi peserta yang masuk dalam desil satu hingga empat, yakni kelompok masyarakat miskin dan tidak mampu.

Kriteria tersebut digunakan untuk memastikan kebijakan tepat sasaran. Peserta dari kelompok ekonomi terbawah dinilai paling membutuhkan dukungan agar tetap memiliki akses terhadap layanan kesehatan tanpa terbebani tunggakan masa lalu.

Bagi peserta di luar kategori tersebut, penghapusan tunggakan tidak serta-merta diberikan. Mekanismenya akan melalui pengajuan permohonan serta pembayaran sebagian tunggakan. Dengan demikian, kebijakan tetap mempertimbangkan asas keadilan sekaligus menjaga keberlanjutan pembiayaan program jaminan kesehatan.

Pendekatan selektif ini juga menunjukkan bahwa pemutihan tidak dilakukan secara menyeluruh tanpa kriteria. Pemerintah dan BPJS Kesehatan berupaya menyeimbangkan antara perlindungan sosial dan tanggung jawab kepesertaan.

Menunggu Kepastian Regulasi Resmi

Meski dana telah tersedia dan persiapan teknis telah dilakukan, implementasi kebijakan tetap bergantung pada terbitnya Peraturan Presiden. Payung hukum tersebut akan menjadi dasar operasional pelaksanaan pemutihan, termasuk mekanisme teknis, kriteria peserta, serta tata cara administrasi.

Pernyataan Menteri Keuangan bahwa dana sudah dikirim memberikan kepastian bahwa komitmen fiskal telah dipenuhi. Sementara itu, BPJS Kesehatan menyatakan kesiapan untuk menjalankan program begitu regulasi diterbitkan.

Kebijakan ini menjadi salah satu langkah signifikan dalam sistem jaminan kesehatan nasional. Dengan potensi tunggakan lebih dari Rp 14 triliun dan peserta menunggak lebih dari 23 juta orang, dampak kebijakan akan sangat luas, terutama bagi kelompok masyarakat rentan.

Ke depan, efektivitas program pemutihan akan sangat bergantung pada implementasi yang tepat sasaran serta pengawasan yang ketat. Pemerintah menegaskan bahwa dari sisi anggaran tidak ada kendala, sehingga publik kini menanti rampungnya aturan resmi sebagai tanda dimulainya pelaksanaan penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan kelas tiga.